TUGAS DAN FUNGSI POKOK BTN BERDASARKAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tugas dan fungsi btn adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana Masyarakat.

INFORMASI MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BTN

Melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan/Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan/Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

(Anggaran Dasar Pasal 3 Ayat 1)

VISI BTN

Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

MISI BTN

• Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan

• Memberikan customer experience terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi

• Meningkatkan shareholder value dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan

• Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia

• Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

  ---

  INFORMASI PERMODALAN

Modal Dasar Rp10.239.216.000.000,00 atau 20.478.432.000 lembar saham

Modal Ditempatkan Rp7.017.222.206.500,00 atau 14.034.444.413 lembar saham

Modal Disetor Rp7.017.222.206.500,00 atau 14.034.444.413 lembar saham

(Anggaran Dasar, Pasal 4)

INFORMASI JENIS KEGIATAN USAHA

Melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KPR DAN PERBANKAN

Produk kredit konsumer terbagi menjadi empat yaitu KPR Bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan lainnya dan Kredit Konsumer. Produk simpanan juga terbagi menjadi tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito.

Kredit Pemilikan Rumah Menyediakan layanan pembiayaan yang dijamin dengan jaminan berupa rumah atau hunian yang telah ditentukan. Mortage digunakan oleh individu dan bisnis untuk melakukan pembelian real estate besar tanpa membayar seluruh nilai pembelian di depan.

Consumer Loan Memberikan layanan untuk pembiayaan konsumer dan personal loan yang dipergunakan untuk keperluan konsumtif serta untuk pengembangan bisnis consumer loan dari value chain perumahan.

Consumer Funding Memberikan layanan produk dana dan jasa yang berorientasi pada nasabah individual serta untuk pengembangan bisnis wealth management.
Pensiun Lembaga Keuangan)

KEGIATAN USAHA SYARIAH

Produk pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Konsumer Syariah dan Pembiayaan Komersial Syariah. Produk pendanaan terbagi menjadi tiga yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.
Badan Usaha Syariah
Menyediakan layanan produk dan jasa syariah yang menciptakan sinergi bisnis BTN

TREASURY DAN ASSET MANAGEMENT

Menyediakan layanan jasa dan produk treasury serta mengelola bisnis DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

INFORMASI JANGKA WAKTU PENDIRIAN BTN

BTN memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi seperti saat ini, mulai dari nama Bank Tabungan Pos pada tahun 1950 hingga menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jangka Waktu pendirian BTN terhitung sejak tahun 1950.
1897 - 1950
Didirikan dengan nama “Postspaarbank” pada 1897 masa Pemerintahan Hindia Belanda, kemudian berubah nama menjadi “Tyokin Kyoku” atau “Kantor Tabungan” pada 1942 semasa Pemerintahan Jepang. Kembali berubah nama menjadi “Kantor Taboengan Pos” pada 1945 saat masa kemerdekaan Republik Indonesia.
1950
9 Februari 1950, dilakukan perubahan nama menjadi “Bank Tabungan Pos” oleh Pemerintah RI.
1963
22 Juni 1963 efektif berubah nama menjadi “Bank Tabungan Negara”.
2009-SEKARANG
17 Desember 2009 resmi melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Status hukum Bank menjadi perusahaan terbuka dengan nama “PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”.

Sejarah BTN (Sebelum 1950)

BTN didirikan pada tahun 1897 dengan pengukuhan pendirian bank bernama resmi (bahasa Belanda: Postspaarbank) yang berkantor di sebuah gedung dengan arsitektur zaman Belanda di ujung Molenvliet West 1 (sekarang Jalan Gajah Mada No.1). Melihat minat masyarakat yang semakin kuat terhadap jasa perbankan mulai tahun 1928 hingga 1934, Postspaarbank terus memperluas jaringannya dengan membuka 4 kantor cabang baru di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Era transformasi bank ini dimulai sejak 1930 yang ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin akuntansi elektronik.

Pada masa awal pendudukan Jepang, pembekuan operasi perbankan di wilayah Hindia Belanda terjadi melalui sejumlah proses yang dimulai dengan pemanggilan manajemen bank oleh penguasa baru yang dilakukan di Bandung pada 4 Maret 1942. Tentara Jepang secara resmi melikuidasi bank dan mengubah nama Postspaarbank menjadi Kantor Tabungan Tjokin Kjokoe (Hepburn: Chokin-kyoku, Nihon-shiki/Kunrei-shiki: Tyokin-kyoku) (Biro Deposito) pada 1 April 1942.

Namun dalam perjalanannya, Tyokin Kyoku tidak sesukses Postspaarbank karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat memprihatinkan sehingga Tyokin Kyoku tidak berhasil menjalankan misinya dan berhenti beroperasional pada Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, pihak berwenang Indonesia mengubah nama Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos. Pembukaan Kantor Tabungan Pos ini diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku direktur pertamanya. Pada masa awal kemerdekaan, Kantor Tabungan Pos memiliki peran yang sangat besar yakni dengan memfasilitasi penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Namun kemerdekaan yang sesungguhnya belum dapat dimiliki sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, Belanda kembali melancarkan agresi militernya di Indonesia. Agresi ini praktis melumpuhkan Kantor Tabungan Pos karena keadaan tersebut membuat bank ini tidak mampu bekerja secara normal karena kantor pusat dan kantor cabangnya di seluruh Indonesia dikuasai oleh Belanda sejak 19 Desember 1946. Akibat dari mulai beroperasionalnya kembali Postspaarbank di Indonesia pada 1 Mei 1946, Kantor Tabungan Pos atau yang kini dikenal dengan BTN tutup.

Beberapa tahun berselang tepatnya pada 1949 Kantor Tabungan Pos kembali beroperasional setelah pemerintah Indonesia mengganti namanya menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia yang kemudian kembali merubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos menyusul pemberlakuan Undang-Undang Darurat No.9/1950. Undang-undang ini berisi mengenai perubahan UU Postspaarbank, sekaligus penggantian nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos pada 9 Februari 1950. Tanggal bersejarah tersebut kemudian ditetapkan menjadi hari ulang tahun BTN. Pada tahun 1963, pemerintah kembali mengubah nama bank ini menjadi Bank Tabungan Negara.

Milestone (Setelah 1950)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, bank ini memulai fase operasional baru dalam sejarahnya.. Pada masa itu, ekonomi Indonesia sebagian besar masih dikuasai oleh perusahaan Belanda di bidang produksi, distribusi, jasa-jasa, asuransi, perbankan dan sebagainya. Salah satu hal yang diatur dalam UU Darurat No 9 tahun 1950 adalah mengenai perubahan nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos dan mulai berlaku sejak 9 Februari 1950.

Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos kembali beroperasional dan dipimpin oleh Darmosoetanto selaku Direktur. Melalui UU No.36 tahun 1953 Bank Tabungan Pos dikukuhkan sebagai badan hukum dibawah Kementerian Perhubungan dan diizinkan untuk membuka Kantor Cabang. Kemudian, sepuluh tahun berselang tepatnya pada tahun 1963 berdasarkan Perpu No. 4 tahun 1963 Bank Tabungan Pos merubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara yang ditandai dengan perpindahan dari Kementerian Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi, dan Pariwisata ke Menteri Urusan Bank Sentral.

Tahun 1965 terjadi perubahan radikal dalam dunia perbankan, Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965 berisi tentang keinginan pemerintah dalam mengintegrasikan bank-bank umum dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral. Bank pemerintah yang ikut dilebur adalah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara (BUNEG) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sebagai pelaksanaan Penetapan Presiden No.17 tahun 1965 mulai tanggal 17 Agustus 1965 kantor-kantor bekas Bank Tabungan Negara berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit V.

Sepanjang tahun 1965 hingga 1968 ekonomi perbankan di Indonesia masih belum stabil yang ditandai dengan perubahan-perubahan Penpres. Tiga tahun berselang Bank Negara Indonesia (BNI) Unit V dipisahkan kembali dari Bank Tunggal, kemudian melalui UU No. 20 tahun 1968 dibuka kembali Bank Tabungan Negara yang disingkat dengan BTN.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 60,00%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham BTN Per 31 Desember 2024

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BTN Per 31 Desember 2024

INFORMASI DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

INFORMASI NAMA LENGKAP ANGGOTA DIREKSI

Direktur Utama: Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar

Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo

Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

Direktur Commercial Banking: Hermita

INFORMASI NAMA LENGKAP SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

SEVP Assets Management: Benjamen Sihombing

SEVP Credit Risk: Henri Ari Wibawa

SEVP Digital Business: Thomas Wahyudi

KOMITE AUDIT

Ketua Merangkap Anggota: Pietra Machreza Paloh

Anggota Komite Audit: Ida Nuryanti

Anggota Komite Audit: Panangian Simanungkalit

Anggota Komite Audit: Endang A. Suprijatna

Anggota Komite Audit: Indra Jaka Aprilyanta

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketua Merangkap Anggota: Panangian Simanungkalit

Anggota Komite Pemantau Risiko: Suryo Utomo

Anggota Komite Pemantau Risiko: Dwi Ary Purnomo

Anggota Komite Pemantau Risiko: Ignace Widiatmoko

Anggota Komite Pemantau Risiko: Pamuji Gesang Raharjo

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Ketua Merangkap Anggota: Ida Nuryanti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi: Suryo Utomo

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi: Dwi Ary Purnomo

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi: Fahri Hamzah

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi: Panangian Simanungkalit

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi: Pietra Machreza Paloh

Anggota Ex-officio Komite Remunerasi dan Nominasi: Rahmayati

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris: Fahrudin

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan: Ramon Armando

AUDITOR

Kepala Satuan Kerja Audit Internal: Hendratno Tri Wibowo

Auditor External: KAP Purwantono, Sungkoro, and Surja (A member firm of Ernst & Young Global Limited)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah: Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA.

Anggota Dewan Pengawas Syariah: H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA.

Anggota Dewan Pengawas Syariah: H. Muhammad Faiz, Lc, MA.

Informasi Hasil Penilaian BTN oleh Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit Dan Lembaga Pemeringkat Lainnya

Efek-efek yang diterbitkan secara rutin oleh BTN dinilai oleh Lembaga Pemeringkat guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efeknya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. BTN telah mendapatkan penilaian dari beberapa Pemeringkat baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai berikut:

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Tabel Pemeringkat Kredit BTN

Tabel Pemeringkat Efek

REMUNERASI
Kebijakan

Dalam pemberian remunerasi telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No. 3-B tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Human Capital menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor. Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudential banking yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (excessive risk taking) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga. Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan:
1.    Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
2.    Stabilitas keuangan Perseroan;
3.    Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
4.    Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
5.    Potensi pendapatan di masa yang akan datang;
6.    Mengedepankan asas kesetaraan tanpa membedakan gender.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

*Diangkat melalui RUPS Tahunan 2025 tangggal 26 Maret 2024 dan telah lulus fit and proper test tanggal 8 Agustus 2024.
**Belum mendapatkan persetujuan dari OJK

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

*Diangkat pada RUPST tanggal 26 Maret 2025 dan telah lulus penilaian dan kemampuan
**Belum mendapatkan persetujuan dari OJK

*Diangkat pada RUPST tanggal 26 Maret 2025 dan telah lulus penilaian dan kemampuan
**Belum mendapatkan persetujuan dari OJK

Mekanisme Penetapan Direksi Dan Komisaris/Dewan Pengawas

Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama, baik secara kolegial dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) dan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi
Prosedur penetapan dan penilaian kinerja Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/ MBU/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada BUMN. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.
KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual menjadi salah satu alat ukur yang efektif dalam pemantauan kinerja dan pelaksanaan tugas Pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Prosedur penetapan dan penilaian KPI diatur dalam pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri BUMN PER-2/ MBU/03/2023 sebagai berikut:
1.    Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.
2.    Sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
3.    Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4.    Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
5.    Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Penilaian Kinerja Direksi Kolegial
KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif yaitu sebagai berikut:
1.    Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2.    Inovasi model bisnis;
3.    Kepemimpinan teknologi;
4.    Peningkatan investasi; dan
5.    Pengembangan talenta.

Pihak Yang Melakukan Penilaian
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi. Kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individu untuk dilaporkan kepada pemegang saham. 

Mengacu pasal 105 ayat (1) PER-2/MBU/03/2023, pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegial dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan individu dilakukan dengan penilaian mandiri (self assessment) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial
Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:
1.    Perspektif finansial;
2.    Perspektif pemangku kepentingan;
3.    Perspektif proses intern;
4.    Perspektif pengembangan kompetensi; dan/atau
5.    Perspektif lainnya sesuai kebutuhan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual
Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mencakup:
1.    Finansial;
2.    Stakeholder;
3.    Internal Process;
4.    Learning & Growth;
5.    Perilaku Kerja;
6.    Tugas Tambahan/Ad Hoc.

 
PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (self assessment) dan dilaporkan atau disampaikan secara berkala kepada pemegang saham.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya
Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara tahunan melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite- komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris
Penilaian kinerja Komite Audit didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1.    Aspek Reguler.
2.    Aspek Non-Reguler.
3.    Aspek Lain-lain.

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1.    Aspek Financial.
2.    Aspek Customer.
3.    Aspek Internal Process.
4.    Aspek Learning & Growth.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1.    Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab.
2.    Aspek Perencanaan dan Pelaporan.
3.    Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi.
4.    Aspek Dinamis.

Pihak yang Melakukan Penilaian
Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (self assessment) untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk direviu dan disetujui.

Tabel Perkara Hukum

Berikut adalah perkara hukum yang dihadapi perusahaan selama tahun 2024:

TABEL OBLIGASI BTN

TABEL SUKUK BTN

TABEL NEGITOABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) BTN

TABEL LONG TERM NOTES (LTN) BTN

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

BTN dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, BTN senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan dan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak yang merupakan salah satu wujud BTN dalam menjaga keselarasan dan kewajiban serta patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. BTN hanya beroperasi di Indonesia, untuk itu laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia. BTN belum pernah melakukan perubahan tahun fiskal. Berikut disampaikan kontribusi BTN melalui pembayaran pajak di tahun 2023-2024.

BTN diamanatkan Pemerintah mengenai penugasan lain sebagai berikut:

INFORMASI PROGRAM-PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN 2025

INFORMASI PROGRAM-PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN 2025

INFORMASI RINGKASAN KINERJA PROGRAM-PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN 2025

Whistleblower Policy

Perseroan mendorong setiap pegawai untuk dapat melaporkan atau mengadukan kasus gratifikasi kepada Satuan Kerja Compliance & Governance, sebagai bentuk dukungan pegawai terhadap program antigratifikasi. Perseroan secara rutin menyelenggarakan program internalisasi strategi anti-fraud dan Whistleblowing System (WBS) melalui kegiatan sosialisasi dan penerapannya dikelola oleh pihak ketiga independen.

Pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media berikut:
Surat : PO Box 2828 JKP 10028
Situs web : idn.deloitte-halo.com/btnsiips
Surel : btnsiips@tipoffs.info
SMS : +62 813 8870 1117
WhatsApp : +62 813 8870 1117
Telepon : +62 21-50928882 / +62 21-50928883

Bank sebagai salah satu sektor keuangan dalam suatu negara mempunyai maksud serta tujuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Bank dan guna menghadapi situasi persaingan lingkup perbankan di Indonesia, Bank dalam hal ini harus mengikuti aturan-aturan yang yang dikeluarkan oleh Regulator selaku pihak yang mengawasi serta melaksanakan tugas pengaturan terhadap kegiatan perbankan maupun non perbankan di Indonesia. Hal tersebut diharapkan diikuti dengan komitmen seluruh jajaran Bank guna menghadirkan situasi Intern Bank yang sehat sehingga dapat fokus dalam pencapaian tujuan Bank.

Sumber daya organisasi yang baik dan sehat harus dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) di dalam intern Bank. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) tersebut dibuat dalam bentuk pedoman yang memiliki perspektif luas, komprehensif, serta terintegrasi sesuai dengan kondisi dan budaya Bank sehingga pedoman tersebut dapat diterapkan dengan baik dan maksimal oleh Bank. Untuk itu, pedoman tersebut harus pula sesuai dengan regulasi eksternal Bank dalam hal ini adalah BI dan OJK selaku pembuat Regulator dan pengawas sektor keuangan di Indonesia. Hal tersebut penting dihadirkan guna kondisi persaingan yang sehat dan tidak melenceng dari ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantara pelaku jasa keuangan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut maka Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) disusun serta dilengkapi guna menjadi sebuah pedoman yang menjadi acuan setiap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) terhadap setiap lini organisasi Bank, serta diperlukan pihak-pihak terkait untuk mengawasi serta menilai sejauh mana Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) diterapkan dalam organisasi Bank.

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti dinamika dalam Bank itu sendiri. Walaupun demikian, Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) tersebut tetap memuat prinsip-prinsip dasar, yakni keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independency), dan kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Bank Umum (termasuk saat menjalankan layanan perbankan syariah), diantaranya:

1. Transparansi (transparency)
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organisasi yang berimplikasi efektif terhadap pengelolaan perusahaan.

3. Tanggung jawab (responsibility)
Tanggung jawab adalah prinsip yang mengacu terhadap pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup peraturan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dan prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (independency)
Independency atau kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan terkelola dikelola secara profesional dan mampu mengambil erat melindungi perusahaan dari benturan-benturan kepentingan internal maupun intervensi kepentingan luar perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (fairness)
Merupakan keadilan yang merata yang tercipta di lingkungan perusahaan maupun dengan stakeholders yang timbul dari perjanjian antara Bank dengan pihak-pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh aktivitas Bank termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan anggaran dan pengelolaan biaya, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.